Gerbang Desa

Tudingan Penyelewengan Harus dengan Bukti Kuat

OPEN
PEMBUKTIAN: Dugaan penyelewengan alokasi dana desa Titisan Kecamatan Sukalarang terus mencuat.

Camat Sukalarang Nilai Kinerja Kades Titisan Memble

SUKALARANG – Permasalahan adanya dugaan penyelewengan alokasi dana desa dan bantuan gubernur 2016 di Desa Titisan Kecamatan Sukalarang harus disikapi secara profesional. Artinya, tudingan adanya dugaan tersebut harus dibarengi bukti kuat sehingga tidak menimbulkan fitnah. Hal itu diungkapkan Camat Sukalarang Amir Hamzah saat dimintai komentarnya menyangkut permasalahan tersebut.

“Saya baru tahu dari media. Tapi mestinya masyarakat juga harus bisa membuktikan dugaan itu sesuai LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dari Inspektorat,” terang Amir kepada Sukabumi Ekspres, kemarin (26/4).
Sepengetahuannya, kata Amir, dugaan penyelewengan itu sudah diperiksa Inspektorat dua bulan lalu. Mestinya, pascapemeriksaan itu Inspektorat memanggil Badan Permusyawarahan Desa (BPD), Lembaga Permusyawarahan Masyrakat Desa (LPMD), serta sekretaris desa setempat.

“Tapi nanti kami akan panggil kadesnya untuk dimintai penjelasan, termasuk BPD, LPMD, dan sekdes,” tuturnya.
Saat ini pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat sifatnya reguler. Jika memang masyarakat menemukan kejanggalan, mereka bisa meminfa konfirmasi ke Inspektorat menyangkut ada atau tidaknya bukti otentik dugaan penyelewengan tersebut.

“?Jadi, nanti pelapor atau masyarakat bisa merinci semua tuduhan tersebut agar pihak kecamatan bisa langsung monev (monitoring dan evaluasi) ke objeknya langsung,” tegas dia.
Amir tak memungkiri kinerja kepala desa Titisan banyak dikeluhkan masyarakat maupun elemen masyarakat lainnya yang merupakan lembaga kontrol sosial. “Memang saya akui, kinerja kades Titisan sampai sekarang sudah kurang. Ini bakal jadi pekerjaan rumah kami untuk bisa memberikan arahan kepada kades tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu Anggota BPD Titisan, Dadang Zamaludin, mengatakan selama adanya bantuan dana desa tahap satu maupun dua tahun 2016, BPD tidak pernah dilibatkan dalam peningkatan pembangunan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. “Ya benar, selama saya menjadi BPD tidak pernah diajak atau dilibatkan dalam teknis penyaluran bantuan dana desa. Seharusnya BPD itu juga difungsikan sebagai corong pemerintahan desa, jangan terkesan kades bersolo karir,” singkat dia.(udi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Sukabumi Ekspres (Jawa Pos Group) merupakan surat kabar harian yang terbit di Kabupaten/Kota Sukabumi dan Cianjur. Lahir dari semangat pentingnya keterbukaan dan ketersebaran informasi hingga ke pelosok-pelosok Sukabumi, Sukabumi Ekspres menjadi spirit pembaharuan koran lokal di kota dan kabupaten.

Sukabumi Ekspres

Scroll Up