Menuju Balai Kota

PPK dan PPS Dibekali Materi Pengelolaan Keuangan

FOTO3

JL SILIWANGI – Penyelenggara pemilu ad hoc yakni PPS dan PPK se-Kota Sukabumi mengikuti bimbingan teknis pengelolaan keuangan di salah satu hotel di bilangan Jalan Siliwangi, kemarin (7/12). Tujuannya, agar ke depan tata kelola keuangan di tingkat penyelenggara pemilu semakin baik.

“Pengelolaan dana hibah itu di akhir penyelengaraan harus dipertanggungjawabkan,” tegas Ketua KPU Kota Sukabumi, Hamzah, kepada waratwan seusai kegiatan, kemarin.

Hamzah mengaku rutin melakukan supervisi kepada PPK maupun PPS pascaterbentuknya panitia ad hoc itu beberapa waktu lalu. Tujuannya untuk melakukan supervisi serta monitoring dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban. “Setiap tanggal 10 kita supervisi,” ujarnya.

Alokasi anggaran di setiap PPK dan PPS di antaranya meliputi honorarium, alat tulis kesekretariatan, kelompok kerja, dan belanja, rapat, dan lainya. Tahap pertama tahun ini, KPU sudah mencairkan anggaran dari APBD Kota Sukabumi sebesar lebih kurang Rp3 miliar. Penyelenggaraan pilkada serentak 2018 di Kota Sukabumi meliputi Pilwalkot dan Pilgub.

“Nanti tahap kedua dialokasikan dari murni APBD Kota Sukabumi. Sejauh ini penyerapannya sudah mencapai 80 persen untuk tahap pertama. Anggaran penyelenggaraannya dari APBD Kota Sukabumi dan APBD Pemprov Jabar,” jelasnya.

Ada tiga elemen yang bisa mendukung suksesi penyelenggaraan pilkada. Hamzah menyebutkan ketiga elemen itu yakni kesiapan tahapan, kesiapan SDM, dan kesiapan anggaran. “Kalau penyelenggara (SDM) tidak benar, maka akan berhadapan dengan masalah kode etik. Kalau anggaran yang dikelola pengelola keuangan tidak benar, maka akan berhadapan dengan auditor dan pemeriksa keuangan, serta kalau tahapan tidak bagus, maka akan berdampak terhadap dugaan penyelewengan atau penyimpangan. Itu tinggal masing-masing bertanggung jawab. Kita mengingikan dalam penyelenggaraan pilkada ini anggaran terserap baik, penyelenggara yang berintegritas, serta tahapan yang tepat waktu,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan itu, lanjut Hamzah, maka diperlukan sinergitas antara penyelenggara pemilu baik KPU, PPK, maupun PPS dan pengelola anggaran di kesekretariatan yang notabene merupakan kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, penyelenggara pemilu hanya sebagai pengambil kebijakan dan pengawasan. “Yang mengelola keuangan itu di sekretariat berstatus PNS,” pungkasnya.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kota Sukabumi, Rachman Zamal, mengatakan aturan penggunaan dana hibah sudah ada dalam permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan). Jadi, perbuatan dan tindakan, khususnya dalam pengelolaan dana hibah itu harus sesuai aturan. “Ikuti aturan itu. Kalau bimbang dan ragu menggunakan anggaran itu cepat lakukan koordinasi,” terang Rachman, kemarin (7/12).

¬†Rachman mengingatkan agar penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan maupun kecamatan, terutama pengelola keuangannya, tidak ceroboh menggunakan anggaran. Artinya, jika dalam suatu kegiatan anggarannya tak tercover, maka harus cepat melakukan revisi. “Jangan sampai nanti main tindakan berdasarkan asumsi sendiri. Misalnya gini, anggarannya ada dan kegiatannya ada tapi bukan peruntukkannya, itu nanti bisa jadi masalah dan temuan di kemudian hari,” tegasnya.

Anggaran penyelenggaraan pilkada serentak yang dialokasikan Pemkot Sukabumi relatif cukup besar. Nilainya mencapai kisaran Rp15,2 miliar yang dicairkan dalam beberapa termin. “Kalau pengawasan, tentu itu kewenangan pemerintah langsung. Tapi kita juga ikut awasi. Makanya sosialisasi ini sangat bagus untuk memberikan pemahaman kepada mereka (penyelenggara pemilu),” tandasnya.(red/ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © 2015 The Mag Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.

Scroll Up