Sukabumi Raya

Pemerintah Wajib Jamin Kesehatan Orang Terlantar

CISAAT – Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Dewek Sapta Anugrah menilai, maraknya gelandangan dan pengemis (gepeng) serta orang terlantar di Kabupaten Sukabumi sangat memprihatinkan. Pasalnya, orang terlantar tersebut seperti tidak mendapatkan penghidupan yang layak dan pelayanan kesehatan yang memadai dari pemerintah.

Padahal, kata dia, dalam Undang-undang sudah jelas dikatakan keberadaan hak hidup mereka untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan dipelihara oleh pemerintah. Ironisnya, yang terjadi di lapangan tidak seperti yang dibayangkan dan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang.

“Menyikapi permasalahan maraknya gepeng atau orang terlantar di Sukabumi. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengambil langkah dengan melakukan pendataan dan menjamin kesehatan dan kehidupan mereka yang berkeliaran di Kabupaten Sukabumi,” ujarnya, kemarin (12/2).

Lanjut Dewek, kalau dilihat sekarang ini gepeng atau orang terlantar asal Kabupaten Sukabumi tidak mendapatkan perhatian yang serius dalam memperoleh hak untuk jaminan kesehatan. Dengan alasan banyak yang tidak memiliki identitas kependudukan.

Maka ke depan, kata dia, hal yang seperti itu tidak harus dialami oleh gepeng atau orang terlantar dan masyarakat miskin di Kabupaten Sukabumi.

“Ke depan, hal ini tidak boleh terjadi lagi. Masyarakat miskin, gepeng dan orang terlantar di Kabupaten Sukabumi harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dari pemerintah tanpa harus dipandang sebelah mata,” tandasnya.

Pemerintah harus dapat memastikan pelayanan kesehatan untuk gepeng maupun orang terlantar di Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, kata dia, mereka berobat itu tidak gratis tapi bayar. Pembayarannya oleh pemerintah melaui intansi terkait di Kabupaten Sukabumi. Sebab seperti apapun mereka adalah masuk katagori masyarakat miskin dan patut menerima pelayanan kesehatan yang layak.

“Gepeng dan orang terlantar adalah masyarakat miskin. Untuk itu sudah seharusnya mereka juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Lantaran, mereka yang tidak memilki jaminan. Padahal, biaya untuk mendapatkan kesehatan untuk mereka sudah dibayar oleh pemerintah,” bebernya.

Dia berharap, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui intansi terkait dapat memperhatikan para gepeng dan orang terlantar serta memberikan penghidupan yang layak. Sebab mereka sangat memerlukan uluran tangan dari semua pihak terutama pihak pemerintah.

“Mudah-mudan pemerintah dapat memperhatikan serta dapat memberikan penghidupan yang layah. Baik dari sisi kesehatan maupun kehidupan perekonomiannya,” imbuhnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Didi Supardi ketika di hubungi mengatakan, anggaran untuk menjamin masyarakat miskin di Kabupaten Sukabumi itu sudah di tanggung oleh pemerintah yang dimasukan dalam BPJS masyarakat miskin Kabupaten Sukabumi. Namun sebelum, harus masuk pada pendataan orang terlantar yang dilakukan oleh dinas sosial.

“Pemerintah sudah menjamin kesehatan orang terlantar atau gepeng di Kabupaten Sukabumi melalui BPJS Kesehatan yang masuk dalam katagori masyarakat miskin di Kabupaten Sukabumi,” ujatnya singkat.(udi/aln)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



Most Popular

Sukabumi Ekspres (Jawa Pos Group) merupakan surat kabar harian yang terbit di Kabupaten/Kota Sukabumi dan Cianjur. Lahir dari semangat pentingnya keterbukaan dan ketersebaran informasi hingga ke pelosok-pelosok Sukabumi, Sukabumi Ekspres menjadi spirit pembaharuan koran lokal di kota dan kabupaten.

Sukabumi Ekspres

Scroll Up