Metropolitan

Panwaslu Catat Puluhan Pelanggaran Administratif

PHOTO1

Pasangan Calon dan Tim Sukses belum Taat Aturan

SUKABUMI – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Sukabumi mencatat ada puluhan pelanggaran administrasi selama masa kampanye di Pilkada serentak Kota Sukabumi. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi sejak kampanye dimulai tanggal 15 Februari 2018 lalu.

“Sejak kampanye dimulai, ada sekitar 20 pelanggaran. Kebanyakan berbentuk pelanggaran administrasi,” beber Ketua Panwaslu Kota Sukabumi, Muhammad Aminuddin, kepada Sukabumi Ekspres, kemarin (5/3).

Dikatakan Aminuddin, jenis pelanggaran administratif tersebut diantaranya pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta tidak adanya pemberitahuan yang disampaikan dari pasangan calon maupun tim sukses masing-masing pasangan calon kepada pihak kepolisian, Panwaslu dan KPU. “Tidak adanya pemberitahuan ini, masuk kategori pelanggaran administrasi,” ungkap Aminuddin.

Pria yang pernah menjadi aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi tersebut menambahkan, puluhan pelanggaran mayoritas berasal dari temuan petugas Panwaslu di lapangan. Sementara yang didapati berdasarkan laporan dari masyarakat hanya sebanyak tiga kasus terkait pemasangan APK dan kampanye yang tidak sesuai aturan.

“Panwaslu berharap semua pasangan calon dan timnya menaati setiap ketentuan yang ada. Sehingga pelaksaaan tahapan kampanye Pilkada Kota Sukabumi dapat berjalan dengan aman, lancar dan damai,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, Panwaslu Kota Sukabumi melakukan penertiban terhadap APK pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota Sukabumi yang melanggar aturan, Sabtu (3/3) lalu. Rata-rata APK yang ditertibkan merupakan billboard yang terpasang di wilayah merah atau terlarang untuk dipasang atribut paslon wali kota. Selain billboard calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Panwaslu juga menertibkan APK calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang melanggar. Pencopotan APK ini melibatkan petugas gabungan Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi.

“Bila ada pemasangan APK yang melanggar aturan, maka akan ditindak oleh petugas. Namun kami tetap berharap pemasangan APK dilakukan di tempat yang diperbolehkan dan desainnya sesuai dengan yang diserahkan ke KPU,” pungkas Aminuddin.(ovi/hrl)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Sukabumi Ekspres (Jawa Pos Group) merupakan surat kabar harian yang terbit di Kabupaten/Kota Sukabumi dan Cianjur. Lahir dari semangat pentingnya keterbukaan dan ketersebaran informasi hingga ke pelosok-pelosok Sukabumi, Sukabumi Ekspres menjadi spirit pembaharuan koran lokal di kota dan kabupaten.

Sukabumi Ekspres

Scroll Up