Metropolitan

Muraz: Rotasi Jabatan Sesuai Izin Kementerian

PHOTO3

SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz mengaku telah mendapat izin secara tertulis dari Kementerdian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah, Sumarsono. Terkait persetujuan rotasi sejumlah pejabat administrator dan fungsional dilingkungan Pemkot Sukabumi, kemarin (27/2).

Artinya, kata Muraz, kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan eselon III dan IV yang dilakukan Pemkot Sukabumi kemarin tidak menyalahi aturan. “Kalau pelantikan ini tanpa izin pasti dibatalkan oleh menteri,” terangnya kepada sejumlah media usai pelantikan di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi.

Muraz juga membantah jika rotasi tersebut bermuatan politik, tapi semata-mata kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Namun begitu, dia tidak menampik jika berkaitan dengan Pillkada Kota Sukabumi dan Pilgub Jawa Barat. Sebab, petugas kecamatan dan kelurahan harus ikut membantu suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Kalau mengukur dari sisi aturan dan faktual, pejabat di kecamatan dan kelurahan saja banyak yang pensiun. Lurah ada dua orang yang pensiun, itu harus ada penggantinya. Bagaimana kecamatan dan kelurahan bisa membantu KPU dan Panwaslu dalam penyelenggaraan Pilkada kalau personal tidak ada,” paparnya.

Menurutnya, organisasi dalam kepemerintahan harus berjalan meski ditengah kekurangan aparatur sipil negara (ASN). Jika kursi jabatan tidak segera diisi, dikhawatirkan pelayanan kepada masyarakat akan terganggu. Proses pengajuan juga sudah cukup lama, kata dia, dan dipastikan tidak berbenturan dengan aturan yang ada.

“Nama yang diusulkan kepada Mendagri sebanyak 101 orang, tiga di antaranya belum disetujui dengan alasan belum genap dua tahun dalam jabatan terakhir dan menunggu penyesuaian UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No 12 tahun 2017,” jelasnya.

Namun begitu, Muraz mengingatkan kepada seluruh ASN untuk bersikap netral pada proses Pilkada dan Pilgub. Sebaliknya, ASN pun tidak perlu dicurigai memihak kepada salah satu pasangan calon Wali Kota dan wakil Wali Kota Sukabumi. “ASN harus netral tapi boleh memilih. Kalau ASN harus netral gampang, negara harus bikin keputusan ASN tidak memiliki hak pilih. Begitu selesai,” tandasnya.

Dia berharap, tidak ada pejabat yang dilantik merasa terpaksa dipindakan posisisnya. Sebagai ASN, kata dia, harus menerima amanah di manapun ditempatkan. “Kalau dipindahkan protes, berhenti saja yang jadi ASN. Kalau ASN  mau politik-politik, berhenti dan nyalon jadi walikota,” tukasnya.

Lanjut Muraz, adapun jumlah pejabat yang di rotasi sebangak 98 orang. Pelantikan dilakukan untuk mengisi sejumlah kekosongan serta yang dijabat oleh pelaksana tugas menyusul adanya yang pensiun dan meninggal dunia. “Ada sebanyak 98 pejabat eselon III dan IV yang dilantik. Di antaranya, dokter utama RSUD R Syamsudin, lurah dan kepala sekolah,” pungkasnya.(ndi/aln)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Sukabumi Ekspres (Jawa Pos Group) merupakan surat kabar harian yang terbit di Kabupaten/Kota Sukabumi dan Cianjur. Lahir dari semangat pentingnya keterbukaan dan ketersebaran informasi hingga ke pelosok-pelosok Sukabumi, Sukabumi Ekspres menjadi spirit pembaharuan koran lokal di kota dan kabupaten.

Sukabumi Ekspres

Scroll Up