Menuju Balai Kota

KTP Bodong Bisa Pengaruhi Pilkada

FOTO1

KPU Segera Koordinasi dengan Disdukcapil

JL SILWANGI – Informasi banyak beredaranya KTP elektronik bodong bakal berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pilkada serentak nanti di Kota Sukabumi. Satu di antaranya hak pilih bakal banyak kehilangan suara karena syarat menyalurkan suara yakni kepemilikan KTP elektronik.

“Kalau memang banyak (KTP elektronik) yang palsu, dampak bagi kita di penyelenggara pemilu tentunya akan banyak suara tak sah. Efeknya besar sekali. Manakala ada temuan, kita (KPU) dan Disdukcapil harus bersama-sama menanggulanginya,” tegas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, Hamzah, kepada wartawan, seusai acara bimbingan teknis pengelolaan keuangan PPK dan PPK Pilkada serentak 2018 di Kota Sukabumi, kemarin (7/12).

Hamzah tak menampik dirinya sudah mendapatkan informasi banyaknya KTP elektronik yang palsu. Solusi dari KPU sendiri tentunya akan segera berkoordinasi dengan Pemkot Sukabumi karena yang berkompeten mengetahui bukti kependudukan itu asli atau palsu adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. “Langkah lainnya berkaitan dengan kepemiluan, nanti kami akan melakukan verifikasi faktual kepada seluruh pemilih. Mereka akan dikunjungi PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih), termasuk di dalamnya yang memiliki suket (surat keterangan),” ujarnya.

Seandainya nanti terbukti terdapat temuan KTP elektronik palsu alias bodong, Hamzah mengaku akan melaporkan ke aparat penegak hukum. Pasalnya, pemalsuan data kependudukan bisa dikategorikan pidana.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Faisal Anwar Bagindo, kaget dengan informasi marak beredarnya KTP elektronik bodong yang ditemukan Disdukcapil di RS Al-Mulk. Karena itu, Faisal akan meminta klarifikasi dari Disdukcapil menyangkut fenomena tersebut. Bahkan kalau betul terbukti, mestinya segera dilaporkan ke kepolisian.

“Ini pasti ada dalangnya. Mestinya ketika ada laporan itu segera laporkan saja ke polisi,” tegas Faisal kepada wartawan, kemarin (7/12).

Perlunya ada tindak lanjut dari temuan itu, kata Faisal, karena sebentar lagi Kota Sukabumi akan melaksanakan hajat politik yakni Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbarengan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pasalnya, bisa saja nanti KTP elektronik bodong itu disalahgunakan untuk kepentingan pilkada nanti. “Jangan sampai ini berkaitan dengan politik. Jangan sampai masyarakat dirugikan. Bisa saja kan digunakan di RS Al Mulk itu hanya sebagai tes saja. Jika bisa lolos di RS Al-Mulk, tidak menutup kemungkinan digunakan unutk pilkada. Jangan sampai terjadi,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, fakta cukup mencengangkan diungkap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Masyarakat yang memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan di RS Al-Mulk Kota Sukabumi ternyata banyak menggunakan KTP elektronik bodong alias asli tapi palsu.

“Hasil pengecekan dan evaluasi di RS Al-Mulk, ternyata banyak ditemukan KTP elektronik bodong,” tegas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, Iskandar, seusai acara di Gedung Juang 45 Jalan Veteran, Selasa (5/12).

Terungkapnya penggunaan KTP elektronik bodong itu berdasarkan pengecekan menggunakan alat baca kartu (Abaka). Alat tersebut mendeteksi chip yang berada di dalam KTP elektronik. “Ternyata chip-nya tak terbaca,” tukasnya.

Banyak beredarnya KTP elektronik bodong itu tentunya jadi perhatian khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Iskandar tak mengetahui persis oknum pembuatan KTP elektronik bodong itu karena sulit terdeteksi. “Yang pasti penyisiran terus kami lakukan. Salah satunya dengan melalukan Operasi Yustisi bersama Satpol PP,” terangnya.

Alat baca kartu dirasakan Iskandar sangat penting. Alat itu bisa mendeteksi mana KTP elektronik asli ataupun yang palsu. Saat ini Disdukcapil baru memiliki dua unit. Satu di simpan di kantor Disdukcapil dan satu lagi di RS Al-Mulk. “Alatnya mirip handphone. KTP elektronik tinggal ditempelkan chip-nya, nanti akan keluar data kependudukan wajib KTP,” ujarnya.

Tahun depan Iskandar menargetkan semua kecamatan bisa memiliki alat tersebut. Sehingga ke depan bisa diminimalkan terjadinya dugaan pemalsuan data kependudukan dan pencatatan sipil. “Kalau memalsukan data kependudukan berarti tindak pidana,” tegasnya.(red/ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © 2015 The Mag Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.

Scroll Up