Menuju Balai Kota

KPU Buka Pendaftaran PPK dan PPS

FOTO4

CIANJUR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi membuka kesempatan bagi warga Kota Sukabumi yang ingin menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada serentak 2018. Pendaftaran dibuka pada pertengahan bulan Oktober. “Masyarakat dipersilakan mendaftar sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Sukabumi, Sri Utami, usai menghadiri sosialisasi pembentukan PPK dan PPS Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 di Cianjur, kemarin (11/10).

Sesuai jadwal yang ditetapkan KPU RI, seleksi penerimaan PPK dilakukan secara bertahap. Penerimaan berkas pendaftaran dibuka mulai 13 sampai 16 Oktober dan penelitian adminsitrasi mulai 13 sampai 17 Oktober serta pengumuman hasil penelitian administrasi pada 18 Oktober. Selanjutnya dilaksanakan seleksi tertulis pada 20 Oktober, pemeriksaan hasil seleksi tertulis pada 20 dan 21 Oktober dan pengumuman hasil seleksi tertulis pada 22 Oktober. Kemudian untuk seleksi wawancara pada 23 sampai 25 Oktober, pengumuman calon anggota PPK terpilih pada 28 Oktober, dan pelantikan mulai 29 sampai 31 Oktober 2017.

Sedangkan  penerimaan berkas pendaftaran PPS mulai 13 sampai 20 Oktober 2017, penelitian administrasi pada 14 sampai 28 Oktober 2017 dan pengumuman hasil penelitian administrasi pada 29 sampai 30 Oktober 2017. Selanjutnya seleksi tertulis digelar pada 3 November 2017, pemeriksaan hasil seleksi tertulis pada 3-4 November 2017 dan pengumuman hasil seleksi tertulis pada 5 November 2017. Kemudian seleksi wawancara pada 6 dan 7 November 2017, pengumuman calon anggota PPS terpilih pada 8 November dan pelantikan dilaksanakan pada 9 sampai 11 November 2017.  “Waktu pelantikan diberikan tiga hari itu untuk seluruh Jawa Barat,” kata Sri Utami.

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya WNI, usia minimal 17 tahun, tidak menjadi anggota partai politik, berdomisili di wilayah PPK dan PPS, pendidikan minimal SLTA, tidak pernah dipenjara dengan ancaman lima tahun atau lebih, tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian oleh KPU dan belum menjabat dua kali sebagai anggota PPK dan PPS. “Pendaftar harus membuat surat lamaran, fotokopi KTP elektronik, pas poto 3×4 tiga lembar, juga membuat surat pernyataan dan keterangan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

Surat lamaran ditujukan ke KPU Kota Sukabumi. Kalau masih ada yang kurang jelas silakan hubungi KPU Kota Sukabumi,” kata Sri Utami.

Sri Utami berharap, minat masyarakat untuk mendaftar lebih banyak dibanding periode sebelumnya. Apalagi, honor untuk PPK dan PPS lebih besar dibanding sebelumnya yakni Rp1 juta lebih.  “Walaupun belum dibuka secara resmi pendaftaran, tapi ada beberapa orang yang menanyakan ke KPU tentang pendaftaran PPK dan PPS. Bahkan ada yang sudah pernah menjadi PPK dan PPS ingin mendaftar,” jelasnya.

KPU memberlakukan dua aturan dalam penerimaan PPK dan PPS. Untuk jumlah anggota PPS sebanyak lima orang mengacu UU No 10 tahun  2016 tentang Pilkada dan batas usia minimal 17 tahun mengacu UU No 7 tahun 2017  tentang Pilkada.  “Jadi, KPU berpatokan pada  dua undang-undang untuk persyaratan pendafataran PPK dan PPS,” kata Sri Utami.

Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat, Nina Yuningsih mengatakan, perekrutan dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini untuk mencegah adanya permainan curang oleh oknum yang ingin memanfaatkan tahapan ini. “Kami mengeleminir hal terduga pada rekrutmen sebelumnya. Kami berharap, pendaftar minimal dua kali lipat dari kebutuhan,”ujarnya.

Menurutnya, publikasi sangat dibutuhkan dalam perekrutan anggota PPK dan PPS. Hal ini lantaran keterbatasan anggota KPU baik di KPU Provinsi, kota dan kabupaten. Keterlibatan masyarakat terkait calon anggota PPK dan PPS juga sangat penting agar anggota yang terpilih sesuai dengan persyaratan dan memiliki integritas tinggi dalam menyukseskan pemilihan umum.  “Masukan dari masyarakat menjadi pertimbangan KPU untuk menentukan kelulusan,” katanya.

Dijelaskan, kesulitan dalam perekrutan anggota PPK dan PPS antara lain kurangnya peminat. Hal ini  dipengaruhi  masalah seperti ketidaktahuan persyaratan. Juga,  KPU kurang terbuka kepada masyarakat dan kesannya hanya sekedar menggugurakan kewajiban. “Honorarium bisa jadi menjadi pertimbangan minimnya peminat,” katanya.(ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © 2015 The Mag Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.

Scroll Up