Wisata Bisnis

Kasus PHK Urutan Tertinggi

PHOTO1

Akibat Undang-undang Ketenagakerjaan yang Semrawut

SUKABUMI – Wakil Presiden DPP Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Sukitman Sudjatmiko mengatakan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menempati urutan tertinggi di Mahkamah Agung (MA).

Dari 247 kasus di tahun 2017, kata dia, terdapat 168 kasus PHK dengan melibatkan 826 orang yang diizinkan oleh MA. Sedangkan 9 kasus PHK ditolak oleh MA dan sebanyak 305 orang diperintahkan untuk dipekerjakan kembali.

“Kondisi ini bertentangan dengan semangat keadilan bagi pekerja. Seharusnya tidak ada lagi pelaksanaan PHK sepihak,” ujar mantan ketua DPC Sarbumusi Kabupaten Sukabumi ini saat ditemui di kediamannya di Desa Sukasari, Kecamatan Cisaat, kemarin (27/2).

Menurutnya, ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang saling bertentangan menjadi salah satu faktor semakin melemahkan posisi pekerja. Sehingga memberikan ruang pada hakim untuk mengizinkan PHK sepihak yang dilakukan perusahaan.

“Padahal, dari sisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha hanya boleh melakukan PHK setelah mendapatkan putusan dari pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap,” bebernya.

Namun faktanya, lanjut Sukitman, pengusaha terlebih dahulu memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya secara sepihak, kemudian menunggu pekerjanya mengajukan gugatan. “Tindakan pengusaha tersebut, seharusnya dibatalkan oleh pengadilan dengan penyertaan perintah untuk mempekerjakan kembali,” kata pria yang juga sebagai anggota Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit pusat.

Akan tetapi, sambung dia, baik pengadilan maupun MA, lebih mempertimbangkan aspek disharmonis antara pekerja dengan pengusaha. “Kondisi ini dianggap cukup alasan untuk mengesahkan PHK sepihak pengusaha,” tukasnya.

Sukitman menjelaskan, para hakim mendasarkan putusan tersebut pada penjelasan umum Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di mana disebutkan, salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan kerja yang harmonis. “Pertimbangan aspek disharmonisasi ini jelas merugikan pekerja,” tandasnya.

Dengan demikian, lanjut dia, perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian perselisihan. “Pengadilan hubungan industrial yang diatur dalam undang-undang harus dapat menyelesaikan kasus-kasus PHK yang tidak hanya diterima oleh salah satu pihak,” tegasnya.

Selain kasus PHK sepihak, MA juga memutus 70 kasus perselisihan sistem kerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu). 34 kasus yang melibatkan 147 orang di antaranya ditetapkan sebagai pekerja tetap dengan disertai pemberian uang pesangon. “Sedangkan 25 kasus kontrak dinilai oleh MA tidak melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan, dan kontraknya dianggap sah,” pungkasnya.(aln/hrl)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Sukabumi Ekspres (Jawa Pos Group) merupakan surat kabar harian yang terbit di Kabupaten/Kota Sukabumi dan Cianjur. Lahir dari semangat pentingnya keterbukaan dan ketersebaran informasi hingga ke pelosok-pelosok Sukabumi, Sukabumi Ekspres menjadi spirit pembaharuan koran lokal di kota dan kabupaten.

Sukabumi Ekspres

Scroll Up