Opini

HTI Tak Bisa Begitu Saja Dibubarkan

Yusril
Yusril Ihza Mahendra

Catatan Yusril Ihza Mahendra

PEMERINTAH tidak begitu saja bisa membubarkan ormas berbadan hukum dan berlingkup nasional. Kecuali lebih dahulu secara persuasif memberikan surat peringatan selama tiga kali. Jika langkah persuasif tidak diindahkan, barulah pemerintah dapat mengajukan permohonan membubarkan ormas tersebut ke pengadilan.

Dalam sidang pengadilan, ormas yang ingin dibubarkan oleh pemerintah tersebut diberikan kesempatan membela diri dengan mengajukan alat bukti, saksi, dan ahli untuk didengar di depan persidangan. Keputusan pengadilan negeri dapat dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 59 dan 69 UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas dilarang melakukan berbagai kegiatan yang antara lain menyebarkan rasa permusuhan yang bersifat SARA, melakukan kegiatan separatis, mengumpulkan dana untuk parpol, dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Atas dasar alasan itulah, maka ormas berbadan hukum dapat dicabut status badan hukum dan status terdaftarnya, yang sama artinya dengan dibubarkannya ormas tersebut.

Sehubungan dengan rencana pemerintah sebagaimana dikemukakan Menko Polhukam Wiranto untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ketua Partai Bulang Bintang itu berpendapat pemerintah harus bersikap hati-hati. Bila mengambil langkah hukum, maka itu benar-benar didasarkan atas kajian yang mendalam.

Selain itu, dengan alat bukti yang kukuh. Sebab jika tidak, permohonan pembubaran yang diajukan oleh jaksa atas permintaan Menkumham itu bisa dikalahkan di pengadilan, oleh para pengacara HTI.

Rencana pembubaran HTI adalah persoalan sensitif karena HTI adalah ormas Islam. Walaupun belum tentu semua umat Islam Indonesia sepaham dengan pandangan keagamaan HTI. Namun, keberadaan HTI selama ini dihormati dan diakui kiprah dakwahnya.

Di kalangan umat Islam, akan timbul kesan yang makin kuat bahwa pemerintah tidak bersahabat dengan gerakan Islam. Sementara memberi angin kepada kegiatan-kegiatan kelompok kiri, yang pahamnya nyata-nyata bertentangan dengan falsafah negara Pancasila.

Pemerintah wajib mencari tahu apa sebabnya, gerakan-gerakan keagamaan Islam di Tanah Air akhir-akhir ini menguat dan sebagian meninggalkan sikap moderat serta menempuh cara-cara radikal. Hal yang lazim terjadi adalah radikalisme muncul karena suatu kelompok merasa dirinya diperlakukan tidak adil, termiskinkan, dan terpinggirkan.

Pemerintah harus bersikap proporsional memperlakukan semua komponen bangsa. Sehingga semua golongan, semua komponen merasa sebagai bagian dari bangsa ini. Yang lemah terlindungi dan yang kuat tercegah dari tindakan sewenang-wenang. (*/hyt)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Sukabumi Ekspres (Jawa Pos Group) merupakan surat kabar harian yang terbit di Kabupaten/Kota Sukabumi dan Cianjur. Lahir dari semangat pentingnya keterbukaan dan ketersebaran informasi hingga ke pelosok-pelosok Sukabumi, Sukabumi Ekspres menjadi spirit pembaharuan koran lokal di kota dan kabupaten.

Sukabumi Ekspres

Scroll Up