Opini

HAK IMUNITAS GURU

14045935_866159516849499_6822445946204380798_n

 Budi Setia Baskara
Koordinator Badan Kelengkapan Kesekretariatan PGRI Kota Sukabumi
Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 5 Kota Sukabumi

PERUBAHAN tatanan bernegara yang ditopang oleh orde reformasi adalah adanya pergeseran kekua­saan dari eksekutif ke legislatif, sentralistik ke desentralisasi atau otonomi daerah serta empowering civilized yang ditenggarai oleh gera­kan pembaharuan dalam frame Hak Asasi Manusia dan Demokratisasi.

Derasnya desakan perubahan yang tidak sejalan dengan kesia­pan kualitas sumber daya manusia menjadikan tata kelola kehidupan bernegara mengalami trial and error untuk meletakkan kembali formulasi yang tepat di tengah eu­phoria masyarakat yang terlempar ke belantara globalisasi.

Tak ketinggalan, dunia pendidi­kan yang semestinya wilayah yang bebas dari pengaruh, intrik dan iklim politik secara factual bahkan legacy menjadi bagian dari korban euphoria kebijakan politik. Beragam aturan dan ketentuan mengalir deras memberikan perubahan-pe­rubahan tentatif dalam hitungan tahun bahkan seumuran jagung.

Dunia pendidikan seolah mainan dan dipermainkan oleh tumpang tindihnya kebijakan dan kepentin­gan yang menyelundup begitu saja sebagai sebuah pesan titipan atau atas nama kepentingan rakyat. Du­nia pendidikan seakan artis cantik yang menjadi rebutan para pemuda di panggung propaganda di mana beribu janji, berjuta program dan segudang harapan menjadi saweran utamanya.

Tingginya perubahan dan per­gantian dari iklim serta suhu politik mengakibatkan terjadinya episen­trum yang menggoyahkan kemen­trian pendidikan, menggetarkan instansi pendidikan, mengguncang lembaga-lembaga pendidikan dan meluluh lantakkan guru dan tenaga pendidikan dalam menghadapi berbagai terjangan tuntutan serta keharusan yang tidak ajeg.

Terlebih seorang guru yang no­tabene mendapatkan dukungan supremacy of law dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP Nomor 78 ta­hun 2008, Jurisprudensi Mahkamah Agung serta Memorandum of Understanding (MoU) Nomor B/53/XII/2012 dan 1003/UM/PB/XX/2012 tentang mekanisme pen­anganan perkara dan pengamanan terhadap profesi guru yang di sepa­kati oleh Kepolisian Negara Repub­lik Indonesia bersama Persatuan Guru Republik Indonesia, ternyata aktualisasi dari regulasi tersebut belum optimal dalam mem­berikan jaminan/su­premacy bagi guru. Guru tetap saja menjadi objek penderita dari kebijakan baik secara materiil maupun imma­teriil.

Secara materiil, guru terperang­kap dalam dualisme kurikulum, Uji Kompe­tensi, kewajiban minimal 24 jam mengajar (sebelum adanya kebijakan terbaru tentang full day school yang menetapkan seorang guru harus 8 jam berada di se­kolah), Uji Kompetensi Guru yang secara general sangat memberat­kan terutama guru yang berada di daerah terpencil dan usia-usia menjelang pensiun, Tunjangan Profesi Guru yang kurang terkontrol sehingga pencairannya mengalami perbedaan di tiap daerah, Jebakan administrasi sehingga guru lebih tendensi menjadi tenaga adminis­trasi bukan sebagai tenaga pendidik, ketidak tegasan terhadap para tenaga honorer dan lain-lain.

Sedangkan se­cara immateriil, kenyamanan, konsentrasi dan orientasi guru dalam menjalan­kan profesinya terusik, prinsip reward and funish­ment tidak berjalan dengan baik terutama ketika akan memberikan fun­ishment seorang dihadapkan pada kegamangan sehingga tak jarang ketika ada gejala perilaku menyim­pang pada peserta didiknya setelah tidak bisa diarahkan dengan berba­gai pendekatan, maka action beri­kutnya daripada harus berurusan dengan hukum seperti yang terjadi pada kasus Aop yang mencukuri peserta didiknya yang gondrong harus di­ciduk dan di meja hijaukan tapi ber­dasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) pada 6 Mei 2014 yang pimpin oleh ketua majelis hakim Dr Salman Luthan dengan anggota Dr Syarifuddin dan Dr Margono, keti­ganya membebaskan Aop karena sebagai guru Aop sedang dalam menjalankan profesinya sebagai seorang pendidik dan harus dil­indungi oleh hukum mengingat segala tindakan yang dilakukan oleh guru demi mendisiplinkan anak didiknya dianggap legal dan tidak bisa dipidana, dan banyak lagi kasus lainnya yang terjadi pada guru apakah karena mencubit dan lain sebagainya.

Ketidaknyamanan lainnya yang sering terjadi pada guru adalah tak sedikit sekolah atau guru di sambangi oleh oknum yang men­gatasnamakan penegak hukum, LSM, Ormas, maupun wartawan dengan maksud tertentu, bahkan di beberapa daerah terjadi kasus yang mengarah pada indikasi intervensi terhadap kenaikan kelas dan Pen­erimaan Siswa Baru.

Menilik pada regulasi terhadap supremacy guru, maka berbagai fenomena atau kasus tidak akan terjadi di bumi pertiwi ini, semes­tinya profesi guru sudah cukup terlindungi secara hukum seperti profesi dokter, advokat, dan profesi lainnya, atau mungkin pemerintah dan legislatif perlu mengkaji ulang, merevisi dan menambahkan pasal dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 yang khusus mengatur tentang hak “imunitas” hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya sesuai den­gan kaidah kaidah pendidikan. Dalam artian bahwa implementasi dari hak “imunitas” bukan digu­nakan untuk melegalkan tindakan melawan hukum, tetapi lebih pada upaya untuk melindungi guru dari tindakan yang saat ini sering terjadi. Atau solusi lain yang di pandang efektif adalah pemerintah mem­berikan pelatihan atau sosialisasi tentang perlindungan terhadap profesi guru agar para guru melek hukum dan lebih well educated. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Sukabumi Ekspres (Jawa Pos Group) merupakan surat kabar harian yang terbit di Kabupaten/Kota Sukabumi dan Cianjur. Lahir dari semangat pentingnya keterbukaan dan ketersebaran informasi hingga ke pelosok-pelosok Sukabumi, Sukabumi Ekspres menjadi spirit pembaharuan koran lokal di kota dan kabupaten.

Sukabumi Ekspres

Scroll Up